www.pergerakankebangsaaan.com

gallery/eye

20-05-2019

Menurut Antonio Negri dan Michael Hardt, “the entire tradition of political theory seems to agree on one basic principle: only ‘the one’ can rule”.[i] Bagi Negri dan Hardt, Hobbes dan Rousseau tidak jauh dari pendapat Jean Bodin di pertengahan abad XVI, bahwa sovereignty itu adalah 'absolut' dan 'tidak terbagi'. Bahwa kemudian ada soal eksekutif, yudikatif, media massa, atau media sosial, itu tidaklah menghilangkan sifat ‘the one’ yang ‘absolut dan tak terbagi’ ini.

Bukan dimaksudkan setuju soal absolutisme atau otoritarianisme, tulisan ini sekedar mencoba membedah soal sovereignty dan konsekuensinya ketika sovereignty itu ‘menghilang’. Terlebih akhir-akhir ini (atau bertahun terakhir juga?), kita merasakan apa yang ditulis oleh Hardt dan Negri: “If two or three or many were to rule, there would be no sovereignty, because the sovereignty cannot be subject to the rule of others.”[ii] Bagi Hardt dan Negri, mau demokrasi, plural, politik kerakyatan, dalam ‘modern sovereignty really has only one political figure: a single transcendent power’.[iii] Masih menurut Hardt dan Negri, “someone must rule, someone must decide ... To rule, to decide, to take responsibility and control, there must be one, otherwise disaster.”[iv] *** (20-05-2019)

 

[i] Michael Hardt, Antonio Negri, Multitude. War and  Democracy in the Age of Empire,The Penguin Press, 2004, hlm. 328

[ii] Michael Hardt, Antonio Negri, Empire, Harvard University Press, 2000, hlm. 85

[iii] Ibid

[iv] Michael Hardt, Antonio Negri, Multitude ..., hlm. 329

Kekisruhan dan Soal Sovereignty

gallery/hardt negri

Antonio Negri - Michael Hardt